Hasil Riskesdas 2010

Riset Kesehatan Daerah 2010 merupakan sebuah kerja besar bidang kesehatan untuk memetakan kondisi terkini kesehatan di Indonesia, berikut merupakan ringkasan eksekutif dari riskesdas 2010 yang disarikan dari Laporan Naisonal Riskesdas 2010.

RINGKASAN EKSEKUTIF
Riskesdas 2010 merupakan kegiatan riset kesehatan berbasis masyarakat yang diarahkan
untuk mengevaluasi pencapaian indikator Millenium Development Goals (MDGs) bidang
kesehatan di tingkat nasional dan provinsi. Tujuan Riskesdas 2010 adalah mengumpulkan dan menganalisis data indikator MDG’s kesehatan dan faktor yang mempengaruhinya. Desain Riskesdas 2010 adalah potong lintang dan merupakan penelitian non-intervensi. Populasi sampel adalah seluruh rumah tangga di Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan secara random dalam dua tahap. Tahap pertama melakukan pemilihan Blok Sensus (BS) dan tahap kedua pemilihan Rumah tangga (ruta) sebanyak 25 ruta setiap BS. Besar sampel sebanyak 2800 BS, diantaranya 823 BS sebagai sampel biomedis (malaria dan TB). Sampel BS tersebut tersebar di 33 dan 441 kabupaten/kota. Data yang dikumpulkan meliputi keterangan ruta dan anggota ruta. Keterangan ruta meliputi identitas ruta, fasilitas pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan dan pengeluaran ruta. Keterangan individu meliputi identitas individu, penyakit menular, pengetahuan dan perilaku kesehatan, kesehatan anak, kesehatan ibu, cara KB, kehamilan dan pemeriksaan sesudah melahirkan, keguguran dan kehamilan yang tidak diinginkan, perilaku seksual, konsumsi makan dalam 24 jam kemarin. Pengukuran tinggi badan/panjang badan dan berat badan dilakukan pada setiap responde, dan pemeriksaan darah malaria dilakukan dengan Rapid Diagnostic Test (RDT), sedangkan untuk TB paru dilakukan pemeriksaan dahak pagi dan sewaktu hanya pada kelompok umur 15 tahun ke atas. Pengumpulan data dan entri data dilakukan oleh tenaga terlatih dengan kualifikasi minimal tamat D3 kesehatan. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data dilakukan oleh Penanggung Jawab Tehnis Kabupaten, kemudian melakukan pengiriman data secara elektronik kepada tim manajemen data pusat.
Pengumpulan data di beberapa daerah telah mulai dilakukan sejak bulan Juni 2010 berakhir pada tanggal 8 Agustus 2010 untuk dilakukan pengolahan dan analisis. Pada tanggal tersebut sejumlah 2704 BS sampel yang terkumpul datanya atau sekitar 96.5% dari 2800 BS sampel siap untuk dianalisis.
Hasil analisis dapat dilaporkan sebagai berikut:
Prevalensi balita kurang gizi (balita yang mempunyai berat badan kurang) secara nasional adalah sebesar 17,9 persen diantaranya 4,9 persen yang gizi buruk. Prevalensi balita gizi kurang menurut provinsi yang tertinggi adalah Provinsi NTB (30,5%), dan terendah adalah Provinsi Sulut (10,6%). Sementara itu prevalensi balita pendek (stunting) secara nasional adalah sebesar 35,6 persen, dengan rentang 22,5 persen (DI Yogyakarta) sampai 58,4 persen (NTT). Prevalensi balita kurus (wasting) secara nasional adalah sebesar 13,3 persen, dengan prevalensi tertinggi adalah Provinsi Jambi (20%), dan terendah adalah Bangka Belitung (7,6%)..
Hasil Riskesdas 2010 menunjukan 40,6 persen penduduk mengonsumsi makanan dibawah
kebutuhan minimal (kurang dari 70% dari Angka Kecukupan Gizi/AKG) yang dianjurkan
tahun 2004. Berdasarkan kelompok umur dijumpai 24,4 persen Balita, 41,2 persen anak
usia sekolah, 54,5 persen remaja, 40.2 persen Dewasa, serta 44,2 persen ibu hamil
mengonsumsi makanan dibawah kebutuhan minimal. Sementara itu proporsi penduduk
tertinggi dengan konsumsi <70% AKG adalah NTB (46,6%), dan terendah adalah provinsi
Bengkulu (23,7%). Proporsi anak 12-23 bulan yang memperoleh imunisasi campak pada Riskesdas 2010 ini adalah sebesar 74,5 persen. Proporsi anak 12-23 bulan yang memperoleh imunisasi campak menurut provinsi yang terbaik adalah DI Yogyakarta (96,4%) dan terendah adalah Papua (47,4%).
Untuk kesehatan ibu, secara nasional 82,3 persen kelahiran sudah dapat dilakukan oleh
tenaga kesehatan terlatih. Tenaga kesehatan terlatih di wilayah perdesaan perlu lebih
ditingkatkan agar kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan tidak jauh berbeda dengan
kelompok penduduk perkotaan, demikian juga perhatian perlu dipusatkan pada penduduk
miskin. Demikian pula halnya pada provinsi seperti Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat
perlu mendapatkan perhatian agar proporsi perempuan usia reproduktif dapat lebih banyak mendapatkan pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan. Pemanfaatan Polindes/Poskesdes sebagai tempat pelayanan terdekat ke masyarakat juga perlu ditingkatkan, karena hanya 1,5 persen yang memanfaatkan untuk persalinan.
Walaupun secara nasional 59,4 persen perempuan usia reproduktif menggunakan fasilitas
kesehatan untuk persalinan, akan tetapi di beberapa provinsi penggunaan fasilitas
kesehatan untuk melahirkan masih sangat rendah, seperti 7,8 persen di Sulawesi Tenggara,
8 persen di Maluku Utara, atau 12,1 persen di Sulawesi Tengah.
Pemeriksaan kehamilan dengan tenaga kesehatan sudah lebih baik, yaitu 84%. Akan tetapi
masih ada 2,8 persen tidak melakukan pemeriksaan kehamilan, dan 3,2 persen masih
memeriksakan kehamilan ke dukun. Selain itu diketahui akses (K1) adalah 92,8% ibu hamil
mengikuti pelayanan antenatal, akan tetapi hanya 61,3 persen selama kehamilan
memeriksakan kehamilan minimal 4 kali (K4).
Penggunaan alat/cara KB diketahui hanya 53,9 persen pada perempuan pernah kawin umur
15-49 tahun. Secara nasional masih ada 19% perempuan pernah kawin usia reproduktif
yang tidak menggunakan alat/cara KB untuk mencegah/menunda kehamilan, dan 27,1
persen yang pernah ber KB akan tetapi sekarang tidak menggunakan. Disparitas menurut
provinsi dapat diketahui dari yang terendah di Papua Barat (31,9%) dan tertinggi di Bali
(64,3%).
Terpantau juga jenis penggunaan alat/cara KB yang masih dominan adalah dengan
suntikan yaitu 31,1 persen. Kelompok penduduk di perdesaan cenderung lebih banyak
menggunakan suntikan untuk pencegahan kehamilan dibanding perkotaan. Sebagian besar
pelayanan KB dilakukan oleh bidan praktek (52,5%), dan hanya 12 persen di Puskesmas,
serta 4,1 persen di Polindes/Poskesdes.
Pada kelompok penduduk yang tidak menggunakan alat/cara KB, terdeteksi secara
nasional 14,0 persen sebenarnya mereka membutuhkan akan tetapi tidak terpenuhi (unmet
need). Variasi antar provinsi, dijumpai cukup lebar dari yang tertinggi di Papua Barat
(32,9%) dan terendah di Bali (8,7%).
Masalah lain yang perlu mendapat perhatian untuk mempercepat penurunan kematian ibu
adalah mengupayakan penundaan perkawinan menjadi usia 20 tahun. Karena secara
nasional persentase menikah pada usia di bawah 20 tahun masih cukup tinggi (46,4%).
Secara nasional prevalensi penduduk umur 15-24 tahun yang pernah mendengar tentang
HIV/AIDS adalah 75,0 persen. Pada penduduk laki-laki meningkat 11 persen, sedangkan
pada perempuan meningkat sebanyak 12 persen dibandingkan Riskesdas 2007. Prevalensi
lebih tinggi pada penduduk belum kawin, di daerah perkotaan, pendidikan lebih tinggi,
penduduk yang masih sekolah dan dengan pekerjaan sebagai pegawai atau wiraswasta,
juga pada penduduk dengan status ekonomi lebih tinggi.Menurut provinsi rentangan
berkisar 44,3-93,7 persen. Paling rendah di provinsi Gorontalo dan tertinggi di provinsi
DI.Yogyakarta. Masih ada 21 provinsi berada dibawah rata-rata nasional.
Prevalensi penduduk umur 15-24 tahun dengan pengetahuan komprehensif tentang
HIV/AIDS secara nasional yaitu 18,5 persen. Menurut provinsi rentangan berkisar 8,4-35,8
persen. Paling rendah di provinsi Gorontalo dan tertinggi di provinsi Bali. Masih ada 21
provinsi berada dibawah rata-rata nasional. .
Insiden Parasit Malaria (API) dalam satu tahun terakhir (2009-2010) berdasarkan hasil
pemeriksaan darah malaria pada saat wawancara adalah 24 permil. Rentang API Nasional
adalah antara 0,3 persen (Bali) dan 31,4 persen (Papua). Sebanyak 20 provinsi dan
semuanya di luar Jawa-Bali mempunyai API diatas API Nasional. Dari hasil wawancara,
penggunaan Artemisinin Combination based Therapy (ACT) di Indonesia hanya mencapai
49,1 persen, dan hanya 75,5 persen yang mendapat pengobatan dalam 24 jam pertama
sakit atau menderita demam, serta 89,6 persen yang diminum dengan dosis lengkap.
Khusus pada balita, penggunaan ACT lebih rendah yaitu 34,3 persen, 80,6 persen yang
mendapat pengobatan dalam 24 jam pertama sakit atau menderita demam, dan 83,4
persen yang diminum dengan dosis lengkap. Jadi penderita malaria semua kelompok umur
yang mendapat pengobatan efektif adalah 33,6 persen, sedangkan pada balita hanya
21,9 persen. Dari hasil wawancara Riskesdas 2010, cakupan total kelambunisasi dengan
dan tanpa diproteksi insektisida adalah 26,1 persen, dan cakupan kelambunisasi dengan
diproteksi insektisida adalah 12,5 persen pada responden semua kelompok umur.
Sedangkan cakupan kelambunisasi khusus pada balita dengan dan tanpa diproteksi
insektisida adalah 32,7 persen, dan cakupan kelambunisasi dengan diproteksi insektisida
adalah 16,0 persen.
Prevalensi TB berdasarkan pengakuan responden yang diagnosis tenaga kesehatan
secara nasional sebesar 0.7 persen. Prevalensi TB berdasarkan pengakuan responden
yang diagnosis tenaga kesehatan menurut provinsi yang tertinggi adalah Provinsi Papua
(1,5%) dan terendah Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, dan Bali (0,3%).
Proporsi pemanfaatan OAT DOTS pada Riskesdas 2010 (83,2%) lebih baik dibandingkan
dengan cakupan DOTS yang dilaporkan oleh P2PL tahun 2008 (66,25%).
Proporsi rumahtangga yang menggunakan air perpipaan terlindung sebesar 16,14 persen,
tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara (44,79%) dan terendah di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (0,85%). Sedangkan sarana non perpipaan terlindung secara nasional
adalah 56,69 persen, tertinggi di Provinsi Gorontalo (66,5%) dan terendah di Provinsi
Kalimantan Timur (29,75%). Bila sarana perpipaan terlindung dan non perpipaan terlindung dijumlahkan, maka secara nasional terdapat 72,83 persen yang akses terhadap sumber air terlindung, tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 84,91 persen dan terendah di Provinsi Kepulauan Riau (45,74%). Lebih lanjut dari hasil Riskesdas 2010 diketahui proporsi rumahtangga yang akses terhadap sumber air minum terlindung dan berkelanjutan (layak) adalah 45,27 persen . Akses penduduk atau rumahtangga terhadap fasilitas sanitasi layak sebesar 55,53 persen, paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (82,83%) dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (25,35%). (Laporan Nasional Riskesdas 2010)